Banyaknya
politikus yang tersandung kasus korupsi di negri ini menandakan bahwa panggung
politik bukan hanya di jadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan saja. Akan
tetapi, panggung politik juga dijadikan sebagai alat untuk melancarkan
kepentingan individu ataupun memperkaya diri.
Dunia politik sekarang juga jauh dari kepentingan rakyat. Ironi dengan kondisi masyarakat saat ini, para birokrat ataupun penguasa malahan sibuk pencitraan dengan segala hingar bingar duniawi.
Dunia politik sekarang juga jauh dari kepentingan rakyat. Ironi dengan kondisi masyarakat saat ini, para birokrat ataupun penguasa malahan sibuk pencitraan dengan segala hingar bingar duniawi.
Baru-baru
ini juga kita dihebohkan dengan adanya kasus perkawinan kilat dari seorang
penguasa yang notabennya seorang politisi dari salah satu partai besar di negri
ini. Berdalih ayat-ayat alquran sang penguasa ini melakukan
pembelaan-pembelaan. Bukan masalah sesuai atau tidak dengan nilai agama, tetapi
etika seongar penguasa ataupun pemimpin harus memberikan contoh yang baik bagi
rakyatnya. Hal ini menambah catatan kelam bagi politisi negri ini yang
tersandung kasus karena wanita.
Tak beda
jauh dengan pengusa sebuah daerah di negri ini itu, seorang mentri yang secara
struktural pangkatnya lebih tinggi pun tersandung kasus yang amat sangat
mencoreng citra bangsa ini. Tapi, bukan karena wanita tapi karena harta.
Seorang mentri di salah satu kementrian menjadi tersangka kasus korupi oleh
KPK. Lagi-lagi yang tersangkut kasus adalah seorang politisi dari partai besar di
negri ini. Dengan segala kekuatan sang politisi menyongsong kekuasaan, setelah
berkuasa menggunakan kekuasaanya untuk meraup kepentingan sendiri. Apa yang
salah dengan politisi negri ini?
Menjadi
seorang politisi harus pintar itu syaranya. Pintar adu argumentasi, pintar
berdiplomasi, pintar menjaga citra dan lain sebagainya. Dan tidak jarang para oknum
politisi negri ini adalah orang-orang terbaik dari sebuah universitas. Artinya,
para politisi adalah orang-orang yang memiliki akal dan logika yang baik. Akan
tetapi, kenapa mereka tidak mampu menggunakan logikanya untuk bekerja dengan akal
dan dengan nilai-nilai tauladan yang mungkin siudah dipelajari saat mahasiswa
dulu. Kenapa seorang politisi yang dulu saat menjadi mahasiswa dengan penuh
idealismenya membela kepentingan rakyat. Tapim, setelah duduk di parlemen
bungkam seribu bahasa.
Pada
tulisan ini mencoba untuk mengaitkan prinsip-prinsip yang ada di matematika
yang mungkin bisa diterapkan oleh seorang politisi. Tentunya politisi yang
dimaksud bukan seperti politisi yang di contohkan di atas tapi politisi yang
berjuang dengan kekuasaanya untuk memjukan degara, mengutamakan kepentingan
rakyat, dan menjadikan momen kekuasaan sebagai salah satu lahan ibadah. Berikut
adalah beberapa prinsip-prinsip matematika yang mungkin bisa menjadi renungan
bagi para politisi:
1.
Prisnsip
Kejujuran, Cermat dan Sederhana
Matematika
yang jamak orang menyebutnya ilmu hitung adalah ilmu yang berkaitan dengan
proses hitung menghitung. Dalam proses perhitungan untuk menentukan hasil dari
jawaban menggunakan teorema ataupun defisnisi dibutuhkan sikap ketelitian,
kecermatan dan ketepatan. Setelah didapatkan hasilnya tentu kita memerlukan
proses pengecekan dari langkah-langkah yang telah kita lakukan. Apakah
langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan teorema atau tidak. Jangan sampai
langkah yang kita buat melenceng dari teorema sehingga tentunya jawaban akan
salah. Oleh sebab itu, perlu ketelitian dan kecermatan.
Dalam
matematika juga terdapat prisndip kejujuran. Dimana ketika kita melakukan
proses dalam matematika dan tidak sesuai dengan prinsip tau teorema-teorema
yang ada tentunya pekerjaan kita akan salah. Dan seseorang tidak dapat mengelak
itu ataupun berkilah dengan dasar diluar matematika untuk membenarkan hasil
pekerjaan yang salah tadi. Sebaliknya, seseorang tidak dapat menyalahkan sebuah
definisi atau teorema yang sudah terbukti kebenarannya untuk mencapai tujuan
dari perhitungan yang diinginkan oleh seseorang. Seperti contoh:
Jika
dalam matematika sudah menyepakati bahwa -2 x 4 = -12, tentunya tidak boleh
membenarkan -2 x 4 = 12. Dengan dalih apapun seseorang tidak dapat membantah
itu karena tujuannya adalah menghasilkan 12.
Disamping
itu, dalam matematika juga mengajarkan prinsip kesederhanaan yang artinya
seefektif mungkin menggunakan langkah-langkah untuk menuju pada hasil yang
benar. Kita sering dengan adanya perhitungan cepat. Tentunya dalam perhitungan
cepat tidak mengabaikan langkah-langkah atau prinsip sesuai dengan teorema.
Tapi, tentunya ketika seseorang yang sudah faham dapat melangkah lebih jauh
dari setiap langkah itu yang terpenting tidak menyalahi aturan yang ada dalam
matematika. Seperti contoh:
Dalam
opersai bilangan 25 x 25 = . . .?
Ada
orang yang menjawabnya dengan langkah:
25
25 x
125
50 +
625
Akan
tetapi bagi seseorang yang sudah mengetahui sifaf-sifat perkalian bilangan 5
langsung menjawabnya:
25 x
25 = (2x3) 25 = 625
Jawaban
yang kedua lebih tepat dan lebih hemat waktu akan tetapi perlu mengetahui sifat
dan prinsip matematika.
Yang
dapat kita ambil hikmahnya bahwa seorang politisi harus memulai karirnya dengan
kejujuran. Jujur untuk mengabdikan diri pada bangsa tidak ada kepentingan lain
kecuali buat kepentingan rakyat. Meskipun pada saat ini orang sering
menganalogikan jujur itu pahit rasanya. Disamping itu menjadi seorang politisi
juga harus teliti dalam menganalisa pa yang dimaukan rakyatnya yang kemudian
secara cermat dianalisis sehingga menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi
rakyatnya.
Sikap
bermewah-mewahan yang mungkin saat ini kecenderuanga ada pada diri seorang
politisi harus dibuang jauh-jauh dari benak politisi. Karena apa, ketepatan itu
ada pada kesederhanaan, kebenaran itu ada pada kesederhanaan dan setiap langkah
yang hemat ataupun sederhana akan menuju pada ketepatan melangkah dan ada
pembenaran pada setiap tujuan akhir langkahnya.
2.
Prinsip
Konsisten dan Sistematis Terhadap Aturan
Matematika
adalah ilmu yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang sistematis dan dari
kesepakatan itu seseorang yang bekerja dengan matematika harus mentaatinya. Sebagai
contoh kalau dalam matematika jumlah sudut dalam segitiga = 1800
dalam geometri euclid. Tentunya kita harus mentaatinya untuk membuktikan
kebenaran selanjutnya. Kita tidak boleh menabrak kesepakatan itu kalau tidak
mau dibilang salah.
Aturan-aturan
dalam matematika itu tersusun rapi secara sistematis mulai dari defini ataupun
kebenaran pangkal yang tidak perlu pembuktian karena sudah terbukti
kebenarannya. Kemudian adanya teorema yang merujuk pada sebuah definisi harus
dibuktikan kebenarannya. Teorema akan menimbulkan sebuah akibat yang disebut
Lemma ataupu Corollary.
Tidak
hanya itu pada bagian-bagian matematika
juga sudah tersusun rapih secara sistematis seperti contoh pada konsep bilangan:
bilangan kompleks didalamnya terdapat bilangan real dan imajiner. Dalam
bilangan real ada bilangan rasional dan irrasional. Didalam bilangan rasional
terdapat bilang bulat dan pecahan. Dari contoh tersebut matematika sangat
sistematis dan harus ditaati dalam proses pengerjannya
Menjadi
seorang pemimpin harus berpegang pada kebenaran dari aturan yang sistematis dan
konsisten menjalankannya. Amanah yang diberikan oleh rakyat harus dijalankan
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Konsistensi itu harus selalu ada
pada konsisi apapun.
3.
Prinsip
Keadilan
Dalam
matematika terdapat prinsip keadilan dalam hal sebuah persamaan. Seperti
contoh:
2x + 5 = 15, tentukan nilai
x! (solusi dari persamaan)
untuk mencari solusi dari persamaan tersebut diperlukan
langkah-langkah sebagai berikut:
2x + 5 = 15
2x + 5 – 5 = 15 – 5
2x = 10
2x = 10
2 2
x = 5
Kalau kita lihat operasi pada ruas kiri harus sama dengan ruas
kanan. Jadi dalam pengerjaanya terdapat prisnsip keadilan dalam matematika.
Begitu pula menjadi seorang pemimpin harus mampu bersikap adail.
Seorang politisi yang berkuasa harus mampu mempertahankan prinsip keadilan
dalam setiap kebijakannya. Jangan sampai demi kepentingan pribadinya rakyat
yang dikorbankan. Keadilan akan muncul dengan adanya persamaan dalam solusi
atau yang kita sebut dengan kebijakan yang dikeluarkian. Kebijakan yang tepat
bukan kebijakan yang membuat sistem persamaan menjadi tidak berlaku akan tetapi
sebaliknya sebuah kebijakan akan mampu ,membuat sistem persamaan menjadi
berlaku.
4.
Prinsip
Tanggung Jawab
Dalam matematika ada yang dinamakan proses pembuktian baik secara
induktif ataupun deduktif. Dalam proses pembuktian terdapat langkah-langkah
yang harus dilakukan dan semuanya itu didasarkan pada kebenaran dan alasan yang
kuat. Seperti contoh: untuk membuktikan Luas Daerah Segitiga = ½ * alas *
tinggi kita memerlukan langkah-langkah yang terkait misalkan salah satunya
dengan menggunkan teorema phytagoras yang sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi,
untuk membuktikan lluas daerah segitiga tersebut dalam langkahnya kita memilih
menggunakan teorema phytagoras karena alasan yang kuat yaitu sudah terbukti
kebenarannya dan terkait dengan prinsip-prinsip segitiga.
Politisi yang bertanggung jawab tidak akan berpaling dengan apa
yang dilakukannya. Jika langkah yang telah diambil sudah dianggap salah
tentunya seorang politisi yg sedang berkuasa harus mempertanggung jawabkannya
mmeskipun harus mengundurkan diri dari jabatan yang sedang dilakoninya. Jangan
sebaliknya, selalu berkilah dengan pembelaan0pembelaan yang mengesankan lari
dari masalah. Seorang pemimpin akan berdiri paling depan apabila ada bawahan
yang melakukan kesalahan, sebagai upaya mempertanggung jawabkan kinerjanya.
Demikian
sedikit dari prinsip-prinsip yang ada di dalam matematika yang mungkin apabila
diterapkan pada seorang politisi untuk mencapai kekuasaan akan menjadi pemimpin
yang amanah. Dari pemimpin yang amanah tentunya apa yang dicita-citakan oleh
rakyatnya dapat tercapai dan tentunya dapat dipertanggung jawabkkan pula di
hadapa Alloh SWT.
Daftar
Pustaka
Fathani,
Abdul Halim. 2009. Matematika Hakikat & Logika. Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media.
oleh: Samsul Maarif
No comments:
Post a Comment
Mohon komentarnya....!